Posted: Oktober 26, 2016 in Uncategorized

1289257879tata-ruang-kota1.jpg

modul-penyusunan-rdtr-kabupaten-kota
RDTR merupakan rencana yang
menetapkan blok pada kawasan modul-penyusunan-rdtr-kabupaten-kota
fungsional sebagai penjabaran kegiatan
ke dalam wujud ruang yang
memperhatikan keterkaitan antar
kegiatan dalam kawasan fungsional agar
tercipta lingkungan yang harmonis
antara kegiatan utama dan kegiatan
penunjang dalam kawasan fungsional
tersebut.

RDTR disusun apabila :

a) RTRW kabupaten/kota dinilai belum
efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang karena tingkat
ketelitian peta belum mencapai 1:5.000
b) RTRW kab/kota sudah mengamanatkan
bagian dari wilayahnya yang perlu
disusun RDTR-nya
* Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b tidak terpenuhi, maka dapat disusun
PZ tanpa disertai dengan penyusunan RDTR 

MASA BERLAKU RDTR
RDTR berlaku dalam jangka waktu
20 (dua puluh) tahun dan ditinjau
kembali setiap 5 (lima) tahun.
Peninjauan kembali RDTR dapat
dilakukan lebih dari 1 kali dalam
5 tahun, jika:
1. terjadi perubahan RTRW
kabupaten/kota yang
mempengaruhi BWP RDTR
2. terjadi dinamika internal
kabupaten/kota yang
mempengaruhi pemanfaatan
ruang secara mendasar antara
lain berkaitan dengan bencana
alam skala besar,
perkembangan ekonomi yang
signifikan, dan perubahan
batas wilayah daerah

(Penjelasan Batang Tubuh Permen PU No 11 Tahun 2011)

Prosedur penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi dibedakan menjadi 3 yaitu :
a. Prosedur penyusunan RDTR
b. Prosedur penyusunan Peraturan Zonasi (PZ) yang berisi zoning text untuk wilayah
perencanaan (apabila RDTR dan PZ disatukan)
c. Prosedur penyusunan Peraturan Zonasi(PZ) yang berisi zoning text dan zoning
map (apabila RDTR tidak disusun atau lebih dulu telah di perda-kan)
Proses penyusunan RDTR terdiri dari 5 tahapan besar sebelum ke tahap pembahasan
draft Raperda. Berikut diagram alur yang menggambarkan proses penyusunan RDTR.

modul-penyusunan-rdtr-kabupaten-kota

Peraturan Zonasi merupakan
ketentuan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari RDTR. Peraturan Zonasi
memuat materi wajib yang meliputi
ketentuan kegiatan dan penggunaan

lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan
ruang, ketentuan tata bangunan,
ketentuan prasarana dan sarana
minimal, ketentuan pelaksanaan, dan
materi pilihan yang terdiri atas
ketentuan tambahan, ketentuan khusus,
standar teknis, dan ketentuan
pengaturan zonasi
Prosedur penyusunan Peraturan Zonasi
meliputi 3 hal meliputi proses dan jangka
waktu penyusunan, pelibatan masyarakat,
serta pembahasan rancangan (Permen PU
No. 20/PRT/M/2011 pasal 6).
Peraturan Zonasi disusun apabila:
a) RDTR tidak disusun atau belum ada
RDTR
b) RDTR sudah ditetapkan sebagai perda
tetapi belum mengatur Peraturan Zonasi.
(Penjelasan batangtubuh Permen PU No. 20/PRT/M/2011) 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s